matrakab.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan fakta mengejutkan dari pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) tercatat hanya menerima dua pendaftar, bahkan ada yang tidak menerima pendaftar sama sekali.
Hal ini mengundang perhatian serius dari pemerintah, karena mencerminkan ketimpangan distribusi siswa yang bisa mengancam kelangsungan sekolah tersebut di masa depan.
“Kami sangat prihatin dengan temuan ini,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. “Ketidakseimbangan distribusi siswa bisa berdampak langsung pada keberlanjutan sekolah.”
Dampak Serius Akibat Ketidakseimbangan Distribusi
Ketidakseimbangan jumlah siswa berpotensi menimbulkan beberapa masalah struktural dan kualitas pendidikan. Adapun dampak yang dapat muncul antara lain:
1. Pengurangan Jumlah Kelas
Dengan jumlah siswa yang minim, sekolah mungkin harus menggabungkan kelas atau menutup beberapa rombongan belajar, sehingga beban guru menjadi lebih berat dan kualitas pembelajaran menurun.
2. Penurunan Anggaran
Karena anggaran pendidikan sering kali berbasis jumlah murid, sekolah dengan sedikit siswa berisiko mendapat alokasi dana yang lebih kecil. Hal ini tentu akan berdampak pada fasilitas, sarana belajar, dan kegiatan siswa.
3. Minimnya Interaksi Sosial
Siswa di sekolah dengan jumlah murid yang sedikit memiliki ruang terbatas untuk bersosialisasi dan berkompetisi secara sehat. Padahal, interaksi sosial adalah bagian penting dalam perkembangan emosional dan karakter anak.
Strategi Penanganan oleh Kemendikbud
Untuk mengatasi masalah ini, Kemendikbud telah merancang sejumlah langkah strategis yang diharapkan dapat memperbaiki distribusi siswa secara lebih merata di berbagai wilayah.
Penataan Ulang Zonasi
Pertama, Kemendikbud akan melakukan evaluasi dan penataan ulang sistem zonasi. Tujuannya adalah memastikan setiap sekolah di dalam suatu wilayah mendapat pendaftar sesuai kapasitas dan lokasi.
Peningkatan Promosi Sekolah
Selanjutnya, Kemendikbud akan menggiatkan promosi untuk sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan pendaftar. Promosi ini akan dilakukan melalui media sosial, kampanye komunitas, dan kerja sama dengan tokoh lokal.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Selain itu, Kemendikbud juga akan menggandeng pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang. Pendekatan ini diharapkan menciptakan sinergi antara sekolah, orang tua, dan komunitas sekitar.
“Kami akan bekerja keras dan berkolaborasi dengan semua pihak agar sekolah tetap berjalan dan memberikan pendidikan berkualitas,” tegas Nadiem Makarim.
Respon Masyarakat dan Pihak Sekolah
Reaksi masyarakat terhadap temuan ini cukup beragam. Sebagian besar menyambut baik inisiatif Kemendikbud, namun tak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah pemerintah. Distribusi siswa yang merata akan membuat semua sekolah bisa berfungsi optimal,” kata seorang kepala sekolah di Jawa Tengah.
Namun di sisi lain, beberapa orang tua menyoroti pentingnya jaminan keberlanjutan sekolah dalam jangka panjang.
“Kami khawatir jika jumlah siswa terus menurun, sekolah-sekolah kecil bisa tutup. Anak-anak akan kehilangan akses pendidikan dekat rumah,” ujar seorang orang tua murid di Sulawesi.
Temuan bahwa sejumlah SDN hanya menerima dua pendaftar menandakan adanya masalah struktural dalam sistem distribusi pendidikan saat ini. Tanpa langkah cepat dan terukur, kualitas pendidikan di daerah bisa terdampak serius.
Melalui berbagai strategi seperti penataan zonasi, promosi aktif, dan kolaborasi lintas sektor, Kemendikbud berupaya mengatasi tantangan ini. Pemerataan jumlah siswa bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keadilan akses terhadap pendidikan yang layak bagi semua anak di Indonesia.