Kurikulum Indonesia: Sejarah Perjalanan dan Transformasi Pendidikan
Apakah Anda pernah mendengar pernyataan “ganti menteri, ganti kurikulum“? Kalimat ini sering terdengar di masyarakat ketika ada pergantian pemerintahan yang biasanya diikuti dengan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Seperti yang terjadi saat ini, di mana Nadiem Makarim digantikan oleh tiga menteri baru yang memegang tanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Sebenarnya, pergantian pemerintah berperan penting dalam mengarahkan kebijakan pendidikan, salah satunya melalui perubahan kurikulum. Namun, kecenderungan pemerintah untuk mengganti kurikulum setiap kali ada pergantian menteri pendidikan, menghasilkan ungkapan populer “ganti menteri, ganti kurikulum.”
Lantas, seberapa sering sih perubahan kurikulum dilakukan? Berikut ini adalah perjalanan sejarah kurikulum di Indonesia dari masa ke masa.
Perkembangan Kurikulum di Indonesia
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Alhamuddin dalam “Sejarah Kurikulum di Indonesia” pada tahun 2014, kurikulum pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1947. Berikut adalah perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu.
Kurikulum 1947
Kurikulum yang dikenal dengan nama “rencana pelajaran 1947” adalah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia. Pada saat itu, istilah “kurikulum” yang berasal dari bahasa Inggris belum begitu dikenal, sehingga pemerintah menggunakan istilah “rencana pelajaran” yang berasal dari bahasa Belanda “leer plan”. Kurikulum ini banyak terinspirasi oleh sistem pendidikan Belanda dan Jepang yang menguasai Indonesia pada masa penjajahan.
Kurikulum ini lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter, seperti pendidikan moral, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme, dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan.
Kurikulum 1952
Pada tahun 1952, kurikulum “rencana pelajaran terurai” diperkenalkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai merinci pelajaran dengan memisahkan setiap mata pelajaran untuk masing-masing guru. Selain itu, kurikulum ini juga mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional setelah sebelumnya mengadaptasi banyak unsur pendidikan kolonial.
Kurikulum 1964
Kurikulum 1964, yang dikenal dengan nama “rencana pendidikan 1964,” merupakan revisi dari kurikulum sebelumnya. Pemerintah menginginkan agar kurikulum ini dapat mempersiapkan siswa dengan pengetahuan yang cukup untuk tingkat pendidikan dasar. Salah satu program yang diperkenalkan adalah “Pancawardhana”, yang mencakup berbagai bidang seperti moral, kecerdasan, keterampilan, serta jasmani.
Kurikulum 1968
Pada 1968, setelah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, muncul kurikulum baru yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Kurikulum ini memperkenalkan konsep “Pembinaan Jiwa Pancasila, Pengetahuan Dasar, dan Kecakapan Khusus” dengan fokus pada mata pelajaran teoritis.
Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 dirancang untuk lebih menekankan pada sistem manajerial pendidikan dengan pendekatan “management by objective”. Kurikulum ini memperkenalkan konsep Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) yang merinci tiap mata pelajaran, mencakup tujuan instruksional, materi pelajaran, serta evaluasi.
Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 adalah hasil penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dengan menggunakan pendekatan “process skill”, kurikulum ini lebih menekankan pada keterampilan proses pembelajaran ketimbang hanya hasil. Selain itu, model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) diperkenalkan untuk mendorong keterlibatan siswa.
Kurikulum 1994
Meskipun kurikulum 1984 memiliki banyak kelebihan, ada masalah dalam penerapannya. Akibatnya, kurikulum 1994 diperkenalkan, yang merupakan gabungan antara kurikulum 1975 dan 1984, dengan tambahan elemen “muatan lokal” yang memperkenalkan budaya dan bahasa daerah. Namun, kurikulum ini mendapat kritik karena dianggap terlalu padat dan memberatkan siswa.
Kurikulum 2004
Pada masa reformasi, kurikulum 2004 diperkenalkan, yang lebih dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini lebih fokus pada kompetensi siswa dengan indikator pencapaian yang jelas, serta pengembangan pembelajaran yang melibatkan berbagai sumber belajar.
Kurikulum 2006
Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memperkenalkan standar kelulusan yang disesuaikan dengan wilayah. Guru diberikan kewenangan untuk merancang silabus dan penilaian yang lebih lokal, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum 2004, yang bertujuan untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Dalam kurikulum ini, terdapat fokus pada pembentukan kompetensi melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis pada pengamatan, keterampilan, dan pengetahuan.
Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai hasil evaluasi terhadap kurikulum 2013 yang dianggap terlalu ambisius dan kurang fleksibel. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan sistem pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa, serta memberikan kesempatan untuk mengadopsi kurikulum tersebut atau tetap menggunakan kurikulum 2013.
Perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan. Tentu saja, perubahan ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan pendidikan yang ada.
